Mendengar kata prostitusi pasti bayangan kita langsung mengartikannya kegiatan pelacuran. Ya, memang begitu adanya, tapi kenapa masalah prostitusi ini begitu menjadi masalah klasik, menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari kita? Kadang tercetus sebuah pertanyaan tentang cara penanggulangan, solusi atas masalah pelik ini serta bagaimana masalah ini tercipta atau sebut saja sejarah terbentuknya prostitusi itu sendiri.
Setelah melalui obrolan dengan beberapa teman yang sekali lagi hanya sekedar obrolan ringan di wedangan, salah seorang teman saya beranggapan/berargumen bahwa masalah prostitusi itu adalah budaya atau hal yang diwariskan oleh leluhur. Mengapa begitu? Teman saya menerangkan, hal ini (masalah prostitusi) sudah berjalan dari jaman kerajaan (feodal). Hal itu membuat saya semakin penasaran, dan atas rasa penasaran tersebut saya memutuskan untuk mecari-cari artikel yang menjelaskan pendapat teman saya tadi. Hingga saya menemukan dala suatu blog yang menuturkan bahwa memang prostitusi telah mengakar dan menjadi budaya dalam masyarakat kita.
Masalah prostitusi di Indonesia sejarahnya dimulai dari masa kerajaan-kerajaan Jawa, di mana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Dan raja pada saat itu mempunyai kekuasaan penuh. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Status perempuan pada masa itu adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebagai selir. Di Bali misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur. Sebagian dari penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur.
Dan bentuk-bentuk industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya, aktivitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Dari semula, isu tersebut telah menimbulkan banyak dilema bagi penduduk pribumi dan non-pribumi. Dari satu sisi, banyaknya lelaki bujangan yang dibawa pengusaha atau dikirim oleh pemerintah kolonial untuk datang ke Indonesia, telah menyebabkan adanya permintaan pelayanan seks ini. Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat yang menjadikan aktivitas memang tersedia, terutama karena banyak keluarga pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapatkan imbalan materi dari para pelanggan baru (para lelaki bujangan) tersebut. Pada sisi lain, baik penduduk pribumi maupun masyarakat kolonial menganggap berbahaya mempunyai hubungan antar ras yang tidak menentu. Perkawinan antar ras umumnya ditentang atau dilarang, dan perseliran antar ras juga tidak diperkenankan. Akibatnya hubungan antar ras ini biasanya dilaksanakan secara diam-diam. Dalam hal ini, hubungan gelap (sebagai suami-istri tapi tidak resmi) dan hubungan yang hanya dilandasi dengan motivasi komersil merupakan pilihan yang tersedia bagi para lelaki Eropa. Perilaku kehidupan seperti ini tampaknya tidak mengganggu nilai-nilai sosial pada saat itu dan dibiarkan saja oleh para pemimpin mereka.
Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari segi kesejahteraan individu dan sosial. Maka sekitar tahun 1600-an, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga pemeluk agama Kristen mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik-baik untuk berzinah. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa dan mana yang dimaksud dengan perempuan “baik-baik”. Pada tahun 1650, “panti perbaikan perempuan” (house of correction for women) didirikan dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa dan melindungi mereka dari kecaman masyarakat. Seratus enam belas tahun kemudian, peraturan yang melarang perempuan penghibur memasuki pelabuhan “tanpa izin” menunjukkan kegagalan pelaksanaan rehabilitasi dan juga sifat toleransi komersialisasi seks pada saat itu. Tahun 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun istilah-istilah yang digunakan berbeda, tetapi hal itu telah memberikan kontribusi bagi penelaahan industri seks yang berkaitan dengan karakteristik dan dialek yang digunakan saat ini. Apa yang dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai “wanita publik” menurut peraturan yang dikeluarkan tahun 1852. Dalam peraturan tersebut, wanita publik diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi waktu itu. Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin (setiap minggu) menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit syphilis atau penyakit kelamin lainnya. Jika seorang perempuan ternyata berpenyakit kelamin, perempuan tersebut harus segera menghentikan praktiknya dan harus diasingkan dalam suatu lembaga (inrigting voor zieke publieke vrouwen) yang didirikan khusus untuk menangani perempuan berpenyakit tersebut. Untuk memudahkan polisi dalam menangani industri seks, para wanita publik tersebut dianjurkan sedapat mungkin melakukan aktivitasnya di rumah bordil. Sayangnya peraturan perundangan yang dikeluarkan tersebut membingungkan banyak kalangan pelaku di industri seks, termasuk juga membingungkan pemerintah. Untuk itu pada tahun 1858 disusun penjelasan berkaitan dengan peraturan tersebut dengan maksud untuk menegaskan bahwa peraturan tahun 1852 tidak diartikan sebagai pengakuan bordil sebagai lembaga komersil. Sebaliknya rumah pelacuran diidentifikasikan sebagai tempat konsultasi medis untuk membatasi dampak negatif adanya pelacuran. Meskipun perbedaan antara pengakuan dan persetujuan sangat jelas bagi aparat pemerintah, tapi tidak cukup jelas bagi masyarakat umum dan wanita publik itu sendiri.
Dua dekade kemudian tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat. Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan persoalan serius yang paling mengkhawatirkan pemerintah daerah. Tetapi terbatasnya tenaga medis dan terbatasnya alternatif cara pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut menjadi sia-sia.
Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan permukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di Surabaya misalnya, pemerintah daerah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas pelacuran dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu, para pelacur dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut. Semua pelacur di lokalisasi ini terdaftar dan diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala .Tahun 1875, pemerintah Batavia (kini Jakarta), mengeluarkan peraturan berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan. Peraturan tersebut menyebutkan, antara lain bahwa para petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan para wanita publik. Para petugas kesehatan ini pada peringkat kerja ketiga (tidak setara dengan eselon III zaman sekarang yaitu kepala biro pada organisasi pemerintahan) mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari Sabtu pagi. Sedangkan para petugas pada peringkat lebih tinggi (peringkat II) bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi wanita umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan laporan pada umumnya meskipun telah dikeluarkan banyak peraturan, aktivitas pelacuran tetap saja meningkat secara drastis pada abad ke-19, terutama setelah diadakannya pembenahan hukum agraria tahun 1870, di mana pada saat itu perekonomian negara jajahan terbuka bagi para penanam modal swasta. Perluasan areal perkebunan terutama di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera dan pembangunan jalan raya serta jalur kereta api telah merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah bujangan yang akan menciptakan permintaan terhada aktivitas prostitusi. Selama pembangunan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyarakta, dan Surabaya tahun 1884, tak hanya aktivitas pelacuran yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap kota yang dilalui kereta api, tapi juga pembangunan tempat-tempat penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan konstruksi jalan kereta api. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa banyak kompleks pelacuran tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota. Contohnya di Bandung, kompleks pelacuran berkembang di beberapa lokasi di sekitar stasiun kereta api termasuk Kebonjeruk, Kebontangkil, Sukamanah, dan Saritem. Di Yogyakarta , kompleks pelacuran didirikan di daerah Pasar Kembang, Balongan, dan Sosrowijayan. Di Surabaya, kawasan pelacuran pertama adalah di dekat Stasiun Semut dan di dekat pelabuhan di daerah Kremil, Tandes, dan Bangunsari. Sebagian besar dari kompleks pelacuran ini masih beroperasi sampai sekarang, meskipun peranan kereta api sebagai angkutan umum telah menurun dan keberadaan tempat-tempat penginapan atau hotel-hotel di sekitar stasiun kereta api juga telah berubah.
Nah, dari artikel di atas kita sudah tahu akar dan sejarah bagaimana masalah prostitusi tersebut. Lantas bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah prostitusiitu sendiri? Apakah dengan melegalkan industri prostistusi? Dari artikel di atas juga sebenarnya cara melegalkan industri prostitusi dengan membangunkan sebuah lokalisai, memberlakukan cek kesehatan kepada WTS (Wanita Tuna Susila)/wanita publik/pelacur (istilah kasarnya), melakukan pendataan, pengawasan hingga membuat peraturan-peraturan yang melarang atau tidaknya membatasi industri prostitusi itu semua sudah dilakukan. Namun, toh masalah prostistusi masih berjalan.
Ini adalah masalah mental, kesadaran, dan budaya. Masalah mental, pemerintah kita patut bertanggung jawab untuk membangun mental masyarakat dengan cara memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakatnya agar wawasan, pengetahuan serta keterampilan yang bisa dijadikan pegangan untuk hidup. Lihat saja dunia pendidikan kita sekarang, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak dijadikan tempat berlangsung belajar-mengajar. Masih banyak sekolah-sekolah yang rubuh, masih banyak juga tenaga didik yang tidak tersebar merata, belum lagi bantuan-bantuan seperti beasiswa atau BOS (Bantuan Operasi Sekolah) yang tidak tepat tujuan atau malah tidak sampai tujuan. Belum lagi ketersediaan lapangan kerja yang sangat-sangatlah berbanding terbalik dengan jumlah populasi penduduk di negeri ini. Sementara masyarakat kita belum sadar akan berwirausaha, meskipun sadar, mereka sudah pasti terbentur pada masalah modal, dll. Sangat tidaklah patut jika masalah sekompleks ini kita hanya menyalahkan pemeritah sepenuhnya. Masyarakat kita, saya, kamu, anda, dan semuanya harus sadar bahwa pelacur bukanlah predikat kerja. Dan yang terlebih penting sekarang adalah kesadaran kita akan bahaya industri prostitusi itu sendiri. Balik lagi, kesadaran dan bagaimana membentuk mental serta karakter tersebut bisa berjalan bila masyarakat kita terbekali dengan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang bisa kita dapat dari pendidikan yang layak dan sehat. Lalu saya menemukan lagi artikel mengenai solusi masalah prostistusi yang masih berkaitan dengan pendidikan. Dalam metrotv.com tepatnya di rubrik Lifestyle + / Rabu, 21 April 2010 13:39 WIB. Dalam artikel “Meredam Bibit Prostitusi” saya tertarik dengan sebuah pendapat dari Rahayu Dewi Mende, dosen Universitas Negeri Surabaya yang juga seorang aktifis yang memerangi prostitusi. Wanita yang akrab dipanggil Dewi, menerangkan, “Supaya mereka sadar sesadarsadarnya, tidak hanya sadar bersekolah, tetapi juga sadar untuk kelanjutan pendidikan. Kalau sudah punya pendidikan, mereka bisa berpikir bahwa menjadi PSK bukan suatu pekerjaan."
Demikian sejarah sekilas bagaimana "industri" pelacuran berkembang di negara kita, tidak lepas dari peran "penjajah" negara kita dulu. Sekarang mungkin "praktek" dan jenis pelacuran semakin canggih sesuai perkembangan jaman. Tidak hanya pelacur perempuan, pelacur lelaki juga semakin marak. Yang menakutkan selain meningkatnya resiko penyebaran penyakit kelamin dan AIDS, adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Inilah yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah.
*Dari berbagai sumber.
No comments:
Post a Comment